Nusakalimantannews.com
KALSEL- Banjarbaru
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (BADKO HMI Kalsel) untuk membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut menyoroti dugaan praktik mafia BBM, pelangsiran, kelangkaan BBM subsidi, hingga antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menerangkan bahwa audiensi yang diinisiasi oleh Dir Intelkam Polda Kalsel Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, S.I.K., M.H. ini berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka. Berbagai persoalan disampaikan secara langsung, sementara Kapolda Kalsel dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mengenai pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh agar langkah yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan.
Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan BBM subsidi harus diawali dengan memahami akar permasalahan yang sebenarnya.
“Kita harus memahami terlebih dahulu akar permasalahannya. Dengan begitu, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi," terang Kapolda Kalsel, Selasa (7/7/2026).
Beliau juga memandang perlunya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif.
“Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan distribusi dan kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan," ucap Kapolda.
Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM subsidi sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan sektor perekonomian.
“Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat," pungkasnya.
Abdi juga mendorong agar pembahasan tidak berhenti pada forum audiensi, melainkan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin persoalan ini dibedah sampai ke hulunya. Jika akar persoalannya ditemukan, maka solusi yang lahir tidak lagi bersifat tambal sulam. BADKO HMI Kalimantan Selatan siap mengawal dan memberikan masukan secara objektif demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, Pertamina, BPH Migas, serta elemen masyarakat untuk mewujudkan tata kelola distribusi BBM subsidi yang lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu mengakhiri persoalan kelangkaan yang selama ini menjadi perhatian publik.(hmspolda/NKnews-02)
0 Komentar